Ilustrasi Gambar (by.AI)

KPM Bansos yang Tidak Layak Menerima Bantuan: Apakah Bisa Dipidana?

Lintastoday.com – Bantuan sosial (bansos) adalah salah satu program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan sosial. 

Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan meski sebenarnya tidak layak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah penerima bansos yang tidak berhak bisa dipidana?

Artikel ini akan membahas secara mendetail dari sisi hukum, administratif, dan edukatif agar masyarakat lebih memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi penerimaan bansos.

1. Dasar Hukum Penyaluran Bansos

Bansos di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi penting, antara lain:

• UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: Menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan berbasis data yang valid.
• Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos): Menjelaskan mekanisme penyaluran bansos, kriteria KPM, dan prosedur verifikasi data.
• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Sistem resmi yang memuat daftar keluarga miskin dan rentan sosial yang berhak menerima bantuan.

Dengan regulasi ini, pemerintah berupaya memastikan bansos hanya diterima oleh yang berhak. Namun, dalam praktiknya, ada kasus KPM menerima bansos karena kesalahan sistem atau data, maupun karena pemalsuan dokumen.

2. Kategori KPM yang Tidak Layak Menerima Bansos

Secara umum, ada dua kategori:

1. Kesalahan administratif/sistem

   • Terjadi karena input data yang salah, update data tidak tepat, atau masalah teknis dalam DTKS.
   • Contoh: keluarga dengan penghasilan cukup masuk daftar DTKS karena kesalahan input.
   • Ciri utama: tidak ada unsur kesengajaan atau penipuan.

2. Kesengajaan atau pemalsuan data

   • KPM sengaja memanipulasi data, misalnya menyembunyikan penghasilan, memalsukan dokumen, atau berpura-pura miskin.
   • Ciri utama: ada niat untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

3. Konsekuensi Hukum bagi KPM yang Tidak Berhak

a. Jika ada unsur penipuan

Berdasarkan KUHP, penerima bansos yang menipu untuk memperoleh bantuan dapat dijerat hukum:

• Pasal 378 KUHP (Penipuan): Ancaman pidana penjara hingga 4 tahun.
• Pasal 372 KUHP (Penggelapan): Ancaman pidana penjara hingga 4 tahun jika dana bansos disalahgunakan.

Selain itu, pemerintah akan menuntut pengembalian bantuan yang diterima secara tidak sah. Dalam kasus serius, jika dilakukan secara sistematis, aparat juga dapat menindak dengan tindak pidana korupsi ringan.

b. Jika kesalahan administrasi tanpa kesengajaan

• KPM tidak dipidana.
• Bantuan yang diterima tetap harus dikembalikan kepada pemerintah.
• Proses ini termasuk tindakan administratif dan koreksi data DTKS untuk mencegah kesalahan berulang.

4. Faktor Penentu Apakah Bisa Dipidana

Beberapa faktor yang menentukan apakah KPM bisa dipidana:

1. Niat atau kesengajaan: Apakah penerima menipu atau memalsukan data.
2. Jumlah atau nilai bantuan: Semakin besar dana yang diterima secara tidak sah, semakin mungkin ditindak pidana.
3. Kerugian negara: Jika dana bansos diselewengkan secara masif atau sistematis.

5. Edukasi untuk Masyarakat

Sebagai masyarakat, penting memahami hal-hal berikut:

• Kejujuran dalam menerima bantuan: Jangan menyembunyikan penghasilan atau memalsukan dokumen untuk mendapatkan bansos.
• Pentingnya validasi data: Pastikan keluarga yang berhak masuk DTKS.
• Mengembalikan bantuan yang salah diterima: Jika menerima bansos karena kesalahan sistem, segera laporkan atau kembalikan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan bansos, sehingga bantuan tepat sasaran dan manfaatnya maksimal.

6. Kesimpulan

Kondisi KPM	Konsekuensi Hukum
Menerima bansos karena kesalahan sistem	Tidak pidana, tapi wajib mengembalikan bantuan
Menerima bansos karena pemalsuan data/penipuan	Bisa dipidana sesuai KUHP, dituntut pengembalian dana, ancaman penjara hingga 4 tahun

Intinya, pidana hanya berlaku jika ada unsur penipuan atau kesengajaan. Jika kesalahan terjadi secara administratif, sanksinya bersifat administratif, bukan pidana.

Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat lebih bijak dan jujur dalam menerima bansos, sekaligus membantu pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Diagram Alur: KPM Bansos Tidak Layak Menerima Bantuan

Keterangan Diagram:

1. Kesalahan Administrasi → Terjadi tanpa niat menipu. Sanksi administratif: mengembalikan bantuan.

2. Pemalsuan/Penipuan → Ada niat menipu. Sanksi pidana: KUHP 378/372, pengembalian dana, ancaman penjara.

3. Diagram menunjukkan alur keputusan dari penerimaan bansos hingga konsekuensi hukum, memudahkan masyarakat memahami siapa yang bisa dipidana.

(Red)