Polres Madiun Kota Gelar Rakor Operasi Aman Suro 2025, Antisipasi Potensi Konflik Sosial di Bulan Muharram

Lintastoday.com, Madiun – Dalam rangka mengantisipasi potensi konflik sosial serta menjaga stabilitas keamanan selama bulan Muharram 1446 H atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa, Polres Madiun Kota menggelar Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Aman Suro 2025 pada Kamis (12/6). Rapat digelar di Gedung GCIO, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kartoharjo, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Rayon V Madiun serta para ketua umum perguruan pencak silat terkemuka di wilayah tersebut.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto, S.I.K., dalam sambutannya menyatakan bahwa rakor ini merupakan langkah awal dalam menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan menjelang pelaksanaan tradisi tahunan Suroan dan Suran Agung, yang kerap diwarnai gesekan antar kelompok pesilat.

“Rapat ini bertujuan membangun sinergi lintas sektoral dalam menghadapi momen Suroan dan Suran Agung. Kami melibatkan seluruh jajaran Polres se-Korwil V Madiun, Forkopimda, serta ketua umum perguruan pencak silat seperti PSHT, PSH Winongo Tunas Muda, dan OCC Pangastuti,” ujar Kapolres.

Ia menekankan bahwa masing-masing perguruan memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban anggotanya selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kesepahaman ini dinilai penting demi menciptakan situasi yang aman dan damai di Kota Madiun.

“Kami berharap ada komitmen bersama dari para pimpinan perguruan untuk turut mengamankan warganya. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga semua elemen masyarakat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolres juga menginformasikan bahwa akan digelar rapat koordinasi lanjutan di tingkat Polda Jawa Timur dalam waktu dekat. Rakor tersebut akan mempertemukan seluruh ketua umum perguruan pencak silat se-Jawa Timur untuk menyatukan visi dalam menjaga kondusivitas wilayah secara lebih luas.

Operasi Aman Suro 2025 sendiri akan melibatkan unsur TNI, satuan pengamanan lainnya, serta dukungan dari pemerintah daerah baik di tingkat kota maupun kabupaten. Mengenai jumlah personel yang akan diturunkan, Kapolres menyebut hal itu masih dalam proses finalisasi.

Rapat koordinasi ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan unsur masyarakat dalam menjaga ketertiban pada momen yang sarat nilai budaya dan keagamaan tersebut.