Fakta Penebalan Bansos 2025: Siapa Saja yang Tercoret dan Mengapa Bantuan Belum Cair?
Penebalan Bansos 2025: Realita Data 10 Desil, Pencoretan KPM, dan Warga yang Masih Menanti Harapan
Lintastoday.com -Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia. Pemerintah kembali menggulirkan penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya meredam dampak gejolak harga bahan pokok, menjaga daya beli, dan menekan angka kemiskinan ekstrem. Program ini mencakup penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan distribusi bantuan pangan tambahan seperti beras, telur, dan minyak goreng.
Namun, di balik program yang bertujuan mulia itu, realitas di lapangan jauh dari harapan sebagian masyarakat. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku tercoret dari daftar penerima bansos tanpa pemberitahuan jelas. Tidak sedikit pula yang hingga pertengahan tahun ini belum menerima haknya akibat beragam kendala teknis dan administratif. Masyarakat yang sangat membutuhkan bansos kini berada dalam ketidakpastian, menanti kepastian dari pemerintah.
🌍 Sistem 10 Desil: Pilar Penentuan Penerima Bansos
Untuk menjamin bansos benar-benar tepat sasaran, pemerintah mengimplementasikan skema 10 desil kesejahteraan. Skema ini mengelompokkan seluruh rumah tangga di Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraan yang diukur dari pengeluaran per kapita. Berikut pemetaan dan karakteristik setiap desil:
| Desil | Persentil Populasi | Karakteristik Rumah Tangga |
|---|---|---|
| Desil 1 | 0–10% | Sangat miskin ekstrem, pengeluaran sangat rendah, tidak punya akses tetap ke kebutuhan dasar, sangat bergantung pada bansos |
| Desil 2 | 10–20% | Sangat miskin, pengeluaran sedikit lebih tinggi, pekerjaan informal seadanya, tetap rentan krisis |
| Desil 3 | 20–30% | Miskin, pendapatan sedikit lebih stabil, tapi sangat rawan jika ada gejolak ekonomi |
| Desil 4 | 30–40% | Hampir miskin, mulai memiliki pekerjaan lebih tetap, namun sangat sensitif terhadap kenaikan harga |
| Desil 5 | 40–50% | Rentan ekonomi bawah-menengah, relatif stabil tapi belum kuat menghadapi guncangan ekonomi |
| Desil 6 | 50–60% | Menengah bawah, pendapatan lebih mapan, umumnya tidak jadi prioritas bansos |
| Desil 7 | 60–70% | Menengah, punya daya beli lebih baik, tidak berhak bansos |
| Desil 8 | 70–80% | Menengah atas, stabil, jauh dari kriteria bansos |
| Desil 9 | 80–90% | Hampir sejahtera, aman secara ekonomi |
| Desil 10 | 90–100% | Kelompok terkaya, mandiri penuh dalam ekonomi |
✅ Sasaran bansos:
-
PKH: difokuskan untuk rumah tangga desil 1–3.
-
BPNT/Kartu Sembako: menyasar desil 1–5.
-
Bantuan pangan tambahan: umumnya untuk desil 1–5, khususnya pada masa krisis harga pangan.
⚠ Mengapa Banyak KPM Tercoret dari Daftar Penerima?
Pemutakhiran data bansos 2025 merupakan langkah besar pemerintah dalam menata ulang penerima agar program tidak salah sasaran. Namun proses ini menimbulkan konsekuensi:
1️⃣ Naik desil: Banyak KPM yang sebelumnya desil 1–3 kini dinilai sudah masuk desil 4–6 sehingga tak lagi prioritas.
2️⃣ Data tidak valid: NIK ganda, anggota keluarga tak sesuai, atau data kependudukan bermasalah menjadi sebab pencoretan.
3️⃣ Status tidak diperbarui: Penerima yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili tetapi belum ter-update datanya.
4️⃣ Kesalahan administrasi lokal: Keterlambatan input atau validasi di tingkat desa/kelurahan.
Proses ini memang bertujuan mulia: memperbaiki ketepatan sasaran. Namun di lapangan, justru banyak warga miskin yang layak malah tercoret karena error data atau kurangnya pendampingan saat pembaruan.
⏳ Mengapa Bansos Tak Kunjung Cair?
Meski bansos tahap kedua sudah dijadwalkan mulai Mei 2025, kenyataannya:
-
Sinkronisasi data lambat: Proses pemadanan antara data bansos, kependudukan, dan sosial ekonomi nasional masih berlangsung.
-
Distribusi terhambat: Penyaluran melalui bank Himbara, e-warong, atau pos banyak yang belum dapat instruksi pencairan karena data belum valid.
-
Alur panjang: Birokrasi berlapis dari pusat ke daerah hingga ke bank/agen memperlama alur.
-
Literasi administrasi rendah: Banyak KPM tidak paham harus memeriksa statusnya, mengajukan sanggah/usul, atau memperbarui dokumen.
Hasilnya, banyak warga di desil 1–3 yang justru paling membutuhkan bansos kini menunggu dalam ketidakpastian.
🔍 Dampak Keterlambatan Bansos di Lapangan
Keterlambatan dan pencoretan KPM memicu berbagai persoalan:
-
Rumah tangga miskin ekstrem terpaksa meminjam atau berutang untuk membeli bahan pokok.
-
Konsumsi harian turun drastis, kualitas pangan keluarga menurun.
-
Terjadi keresahan sosial di masyarakat akibat kurangnya transparansi informasi.
-
Kepercayaan publik pada program perlindungan sosial bisa menurun jika masalah ini berlarut-larut.
💡 Langkah Perbaikan: Jalan Keluar untuk Bansos yang Lebih Tepat dan Cepat
Untuk mengembalikan kepercayaan dan efektivitas bansos, berikut upaya yang mendesak dilakukan:
✅ Percepat sinkronisasi data lintas kementerian/lembaga agar penyaluran bansos tidak tersendat.
✅ Permudah proses usul-sanggah, baik melalui aplikasi, layanan online, maupun langsung di desa/kelurahan.
✅ Perkuat peran pendamping sosial, agar warga mendapat bantuan mengurus administrasi bansos.
✅ Sosialisasi masif soal desil, syarat penerima, dan mekanisme bansos, agar masyarakat paham hak dan kewajibannya.
✅ Evaluasi berkala pencoretan, agar rumah tangga miskin yang salah tercoret segera dikembalikan ke daftar.
🌟 Kesimpulan
Program penebalan bansos 2025 sejatinya adalah wujud nyata upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem dan menjaga daya beli masyarakat rentan. Namun, tanpa sistem data yang akurat, distribusi yang efektif, dan komunikasi yang transparan, niat baik itu sulit terwujud optimal. Pemerintah, bersama seluruh pemangku kepentingan, harus segera menuntaskan pembenahan agar bansos benar-benar hadir sebagai harapan nyata, bukan sekadar catatan di atas kertas.
(Red)
